“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Dia menjelaskan, seluruh pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan itu juga berlaku bagi perusahaan yang sudah teregulasi oleh regulator luar negeri.
Seperti kesiapan dalam hal memiliki kemampuan keuangan yang memadai, serta pengetahuan yang cukup atas mekanisme transaksi dan legalitas pelaku usaha.
Komoditas juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang tertentu. Serta, dapat ditukarkan dengan barang lain yang jenisnya sama, yang diperdagangkan investor pada bursa yang berjangka.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi, dapat mempelajari profil dan legalitas perusahaan. Salah satunya dengan mengakses situs Website untuk mengetahui daftar perusahaan pialang yang memiliki izin dari Bappebti.
Ekosistem tembakau meminta kepedulian pemerintah dalam menjamin keberlangsungan Industri hasil tembakau, bukan hanya memikirkan pemasukan negara.
Jadi perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli / jual sekehendak hatinya. Namun ada juga perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu sendiri.18 B. Dasar Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Semua operasi yang berhubungan dengan industri berjangka dan pegawainya secara ketat diatur dan dilisensi oleh Bappebti, lembaga pemerintah yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Badan ini sama dengan Bapepam yang mengawai pasar modal. Bappebti dapar berbagi kekuasaannya dengan asosiasi berjangka. Fungsi utama asosiasi berjangka adalah untuk memastikan melalui
langsung ke BBJ, melainkan harus meminta jasa pialang berjangka. Untuk perdagangan forex yang menganut Hukum margin, pialang berjangka berhak menarik margin (uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) Di Sini dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan reputasi bisnis yang baik. Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT).
855 situs Website ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2023 guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
Nursalam menambahkan selain dengan pemblokiran situs, untuk melindungi masyarakat tentunya perlu kolaborasi semua pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan edukasi yang berkelanjutan.
anggota kliring harus memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan pialang non-anggota kliring. Perusahaan Pialang atau juga disebut Broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu Trader untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa. Yang dikerjakan Perusahaan Pialang ialah membeli dan menjual (menawarkan) efek di lantai bursa atas perintah atau permintaan (order) investor. Dengan demikian, Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mnendapat perintah dari Investor. Harga dan besarnya quantity juga ditentukan oleh Investor.
Apabila suatu situs tidak dapat diakses, masyarakat diharapkan akan menyadari bahwa situs tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga diblokir oleh pemerintah.
Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya risiko kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin.
“Bertransaksi di entitas ilegal, apalagi yang berada di luar negeri sangat berisiko. Bappebti tidak dapat memfasilitasi masyarakat dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara masyarakat dengan entitas ilegal tersebut,” jelas Didid.